{"id":2179,"date":"2025-11-27T18:30:25","date_gmt":"2025-11-27T11:30:25","guid":{"rendered":"https:\/\/pintarindonesia.com\/?p=2179"},"modified":"2025-12-01T00:51:24","modified_gmt":"2025-11-30T17:51:24","slug":"unair-hadirkan-ruang-terbuka-bahas-reformasi-kepolisian","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pintarindonesia.com\/en\/unair-hadirkan-ruang-terbuka-bahas-reformasi-kepolisian\/","title":{"rendered":"UNAIR Hadirkan Ruang Terbuka Bahas Reformasi Kepolisian"},"content":{"rendered":"

SURABAYA || PINTAR INDONESIA<\/strong> \u2013 Dalam rangka memperkuat peran kampus sebagai ruang kritik yang sehat dan produktif, Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair) Surabaya menggelar forum Diskusi Publik dan Penyampaian Aspirasi 2025.<\/p>\n

Istimewanya, forum yang diadakan pada Kamis, (27\/11\/25) di Gedung ASEEC Tower Kampus B Unair ini menghadirkan keynote speaker yaitu Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imipas RI Prof Dr Otto Hasibuan SH MM MSCL dan Jendral Polisi (Purn) Tan Sri Drs. Badrodin Haiti Anggota Tim Reformasi Polri.<\/p>\n

Prof. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum selaku Wakil Direktir III Sekolah Pascasarjana Unair menjelaskan bahwa, Airlangga Forum yang dihadiri akademisi, advokat, dan perwakilan komunitas Jawa Timur ini menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan reformasi Polri.<\/p>\n

\u201cDengan melibatkan akademisi serta mantan pejabat kepolisian, forum ini memperkuat peran kampus sebagai ruang kritik yang sehat dan produktif,\u201d ujar Prof. Suparto.<\/p>\n

Menurut Prof. Suparto, keterlibatan dunia akademik memberi harapan bahwa reformasi etika dan karakter polisi dapat berjalan lebih objektif dan berbasis pengetahuan, bukan sekadar reaksi terhadap kasus. Serta, ini menandakan kampus tidak boleh menjadi menara gading melainkan menjadi menara air yang senantiasa memberikan tetesan menyegarakan bagi bangsa Indonesia<\/p>\n

Dalam sambutannya, , Prof Dr Otto Hasibuan menyampaikan bahwa, reformasi kepolisian tidak hanya bertumpu pada regulasi atau struktur organisasi semata. Melalui forum kepolisian ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk memberikan masukan bagi tim Reformasi Polri yang telah dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia.<\/p>\n

\u201cSemua aturan, termasuk yang berkaitan dengan kepemimpinan kepolisian, sebenarnya sudah lengkap. Pertanyaannya, mengapa persoalan tetap muncul. Karena persoalan kita bukan hanya regulasi, tetapi kultur,\u201d terang Prof. Otto.<\/p>\n

Menurut Prof. Otto, hampir seluruh persoalan yang menimpa kepolisian pada akhirnya mengerucut pada karakter dan etika personel. Hal ini menjadi refleksi besar tentang arah reformasi Polri yang kini digagas pemerintah.<\/p>\n

Prof Otto mengambil contoh konkret seperti penerimaan anggota kepolisian yang dianggap sulit. Isu loyalitas hingga beban struktural yang seringkali menjadi sumber keluhan publik. Oleh karena itu, pentingnya masukan konkret dari masyarakat.<\/p>\n

\u201cKami tidak ingin hanya berangkat dari pemikiran internal tim. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami ingin mendapatkan masukan dari masyarakat, selain kami belanja masalah tapi kami juga belanja solusi,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Dalam kesempatan forum Diskusi Publik yang juga dihadiri oleh Jendral Polisi (Purn) Tan Sri Drs. Badrodin Haiti Anggota Tim Reformasin Polsi, Prof Otto mengapresiasi kehadiran akademisi UNAIR dan berbagai organisasi masyarakat di Jawa Timur yang memberikan masukan tertulis dan rekomendasi langsung kepada tim reformasi.<\/p>\n

\u201cDalam waktu singkat, kami menerima masukan luar biasa dari tiga guru besar UNAIR dan berbagai elemen masyarakat. Banyak di antara mereka datang membawa konsep tertulis. Ini sangat kami hargai,\u201d ungkap Prof. Otto.<\/p>\n

Prof. Otto menjelaskan, selama proses pengumpulan aspirasi di berbagai daerah, tim menerima beragam keluhan. Diantaranya, perilaku anggota di lapangan, pola komunikasi, prosedur penyidikan, hingga respons pada situasi darurat. Namun saat ditelaah lebih dalam, hampir semua persoalan memiliki akar yang sama kultur dan etika profesi.<\/p>\n

Perlu di ketahui, tim Percepatan Reformasi Polri yang berjumlah 10 orang tersebut akan terus melakukan kunjungan ke berbagai daerah di luar Jakarta untuk menyerap masukan dari masyarakat seluas-luasnya.<\/p>\n

Saat ini, Tim Reformasi Polri masih berada dalam tahap \u201cbelanja masalah\u201d, yaitu mengumpulkan keluhan dan masukan, tidak hanya dari kampus atau organisasi masyarakat, tetapi juga dari daerah-daerah terpencil. (*)<\/p>\n