{"id":2500,"date":"2026-07-28T21:00:04","date_gmt":"2026-07-28T14:00:04","guid":{"rendered":"https:\/\/pintarindonesia.com\/?p=2500"},"modified":"2026-08-01T00:45:18","modified_gmt":"2026-07-31T17:45:18","slug":"fkm-unair-pentingnya-kolaborasi-akademisi-dan-pemerintah-untuk-pengendalian-tembakau","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pintarindonesia.com\/en\/fkm-unair-pentingnya-kolaborasi-akademisi-dan-pemerintah-untuk-pengendalian-tembakau\/","title":{"rendered":"FKM Unair : Pentingnya Kolaborasi Akademisi dan Pemerintah Untuk Pengendalian Tembakau"},"content":{"rendered":"

SURABAYA | PINTAR INDONESIA<\/strong> \u2013 Pentingnya kolaborasi erat antara akademisi dan pemerintah untuk mewujudkan kebijakan pengendalian tembakau yang lebih efektif.<\/p>\n

Hal ini disampaikan secara tegas oleh Ketua Research Group on Tobacco Control (RGTC) Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM<\/a>) Unair, Prof. Santi Martini saat menggelar Workshop bertema “Penguatan Kebijakan dalam Pengendalian Tembakau di Jawa Timur” pada 27\u201328 Juli 2026 di Oakwood Hotel Surabaya.<\/p>\n

Ketua Research Group on Tobacco Control (RGTC<\/a>) FKM Unair, Prof. Santi Martini menyampaikan bahwa, kegiatan ini menjadi ruang diskusi lintas sektor untuk memperkuat implementasi kebijakan pengendalian tembakau di daerah.<\/p>\n

\u201cMulai dari optimalisasi pemanfaatan DBHCHT, penguatan implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), pengendalian iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau (TAPS) hingga penyusunan rencana tindak lanjut yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah,\u201d ujar Prof. Santi, Selasa, (28\/07\/26).<\/p>\n

Menariknya, peserta yang hadir merupakan para pengambil kebijakan strategis dari berbagai Kabupaten\/Kota di Jawa Timur. Diantaranya, Sekretaris Daerah, DPRD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Satpol PP dan Kepala Bappeda yang memiliki peran dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).<\/p>\n

“Keberhasilan pengendalian tembakau tidak berhenti pada lahirnya regulasi. Jauh lebih penting adalah bagaimana regulasi tersebut dijalankan secara konsisten melalui penguatan tata kelola, kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, serta evaluasi yang didasarkan pada bukti ilmiah,\u201d terangnya.<\/p>\n

Melalui workshop ini, RGTC FKM UNAIR berharap kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten\/kota semakin kuat dalam membangun kebijakan pengendalian tembakau yang berpihak pada kesehatan masyarakat.<\/p>\n

Dikesempatan yang sama, Mahmud Aditya Rifqi, S.Gz., selaku Wakil Dekan III FKM Unair menjelaskan, tantangan pengendalian tembakau tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Diperlukan sinergi yang kuat antara perguruan tinggi, pemerintah, organisasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar tercipta pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.<\/p>\n

“Universitas memiliki tanggung jawab tidak hanya menghasilkan penelitian, tetapi juga memastikan hasil penelitian tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan,\u201d tandas Mahmud.<\/p>\n

Oleh karena itu, FKM Unair berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah melalui riset, pendampingan, dan penguatan kapasitas agar kebijakan kesehatan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada perlindungan masyarakat.<\/p>\n

Salah satu isu yang mengemuka selama workshop adalah pentingnya mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT agar tidak hanya berfokus pada pelayanan kuratif, tetapi juga mendukung upaya promotif dan preventif melalui penegakan Kawasan Tanpa Rokok, penyediaan layanan berhenti merokok, edukasi masyarakat, serta pengendalian iklan dan promosi produk tembakau.<\/p>\n

Narasumber juga mendorong pemerintah daerah untuk mengaktifkan Satgas Kawasan Tanpa Rokok sebagai salah satu strategi memperkuat implementasi kebijakan di lapangan.<\/p>\n

Salah satu narasumber, Dr. Abdillah Ahsan S.E., M.S.E., perwakilan PEHTC Universitas Indonesia menekankan, pemanfaatan DBHCHT seharusnya semakin diarahkan untuk melindungi kesehatan masyarakat.<\/p>\n

Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengingatkan, kerugian kesehatan dan ekonomi akibat konsumsi rokok jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonominya. Karena itu, implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok harus dipandang sebagai investasi preventif jangka panjang, didukung dengan perencanaan DBHCHT yang semakin responsif terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat.<\/p>\n

Sedangkna, Dr. Retno perwakilan Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) UNIMMA mengungkapkan, pendampingan kepada petani bukan berarti meminta mereka berhenti menanam tembakau secara tiba-tiba.<\/p>\n

\u201cNamun, yang kami lakukan adalah mendengarkan kebutuhan mereka, mencari alternatif bersama, dan memastikan setiap proses diversifikasi memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi petani,” pungkas Dr. Retno. (*)<\/p>\n